REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya agar berhati-hati dalam menyampaikan isu kenaikan tarif BPJS kepada masyarakat. Sebab isu tersebut dapat memicu gejolak di masyarakat.
Presiden pun mencontohkan gejolak di negara Chili akibat isu kenaikan tarif transportasi yang hanya sebesar empat persen. Isu tersebut menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan berakhir adanya perombakan besar-besaran di kabinet.
"Tapi malah tidak meredam, gejolak yang berujung ke anarkisme dan ini harus kita baca dan jadikan pengalaman, kita harus waspada sejak awal," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penyampaikan program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Karena itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya mewaspadai terkait isu-isu yang mudah menimbulkan gejolak di Tanah Air, seperti masalah kenaikan tarif BPJS. Jokowi meminta agar kenaikan tarif BPJS ini disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
"(Dianggap) Kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat. Padahal supaya kita semua tahu, tahun 2019 kita gratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit di daerah lewat PBI," jelas dia.
Jokowi mengatakan, total anggaran yang telah disubsidikan untuk BPJS yakni sebesar Rp 41 triliun. Sedangkan, pada 2020 nanti, pemerintah pun akan menggelontorkan subsidi sebesar Rp 48,8 triliun kepada BPJS.
"Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin," tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung rencana revisi UU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar para menteri terkait turut mengajak para pekerja untuk berdialog. Begitu juga dengan sejumlah RUU kontroversial lainnya yang mendapatkan penolakan dari publik.
Jokowi ingin, pemerintah dapat menjelaskan dengan baik rencana-rencana tersebut. Sehingga tak menimbulkan masalah politik yang berkepanjangan.
"Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang gak ngerti substansi pasalnya di mana," kata dia.
Karena itu, ia menginstruksikan kepada Menkopolhukam agar membuka diri untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak, baik kelompok buruh, masyarakat, ormas agama, dan kelompok masyarakat lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika