REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Droping air bersih di Kabupaten Cilacap, sudah berbulan-bulan tidak lagi menggunakan anggaran dari APBD. "Sudah sejak sekitar Juli lalu, pasokan air bersih yang kita lakukan tidak lagi menggunakan dana APBD. Tapi mengandalkan bantuan dari pihak ketiga yang kita koordinir pengirimannya," jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Tri Komara Sidhi, Kamis (31/10).
Dia menyebutkan, untuk kebutuhan pasokan air bersih pada musim kemarau tahun 2019 ini, Pemkab hanya mengalokasikan anggaran yang hanya cukup untuk pengiriman sebanyak 160 tangki. Dengan terbatasnya anggaran, droping air bersih yang bersumber dari dana APBD hanya bisa berlangsung hingga sekitar Juni-Juli 2019.
Setelah itu, kata dia, pengiriman air bersih lebih mengandalkan bantuan dari pihak ketiga, baik dari program CSR perusahaan swasta, BUMD, BUMN, dan berbagai lembaga yang peduli.
"Alhamdulillah, meski anggaran APBD hanya cukup untuk melakukan pengiriman sebanyak 160 tangki, namun pengiriman air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan, hingga saat ini sudah lebih dari 90 tangki," jelasnya.
Kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan pihak ketiga ini, ada yang menggunakan truk tangki BPBD, namun ada juga yang menyalurkan dengan kendaraan yang dicari sendiri. "Namun untuk sasaran dropingnya, seluruhnya berkoordinasi dengan kami agar tidak ada over lapping bantuan," katanya.
Untuk itu, dia menyampaikan terima kasih pada kalangan dunia usaha dan lembaga, yang sudah ikut peduli terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi kesulitan air bersih. "Tanpa kepedulian mereka, kami sudah lama tidak bisa menyalurkan air bersih pada musim kemarau ini," katanya.
Dia menyebutkan, jumlah desa yang terdampak kekeringan di Cilacap hingga akhir Oktober ini, sudah mencapai 101 desa yang tersebar di 20 wilayah kecamatan. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan air bersih, mencapai 34.042 KK.
Dari 101 desa yang kesulitan air bersih, kondisi terparah dialami oleh Desa Bojong dan Babakan Kecamatan Kawunganten, serta Desa Binangun Kecamatan Bantarsari. Ketiga desa tersebut, sudah mengalami kesulitan air bersih sejak awal musim kemarau.
Bila dibanding dengan kabupaten tetangga, anggaran yang dialokasikan Pemkab Cilacap untuk penyaluran air bersih, memang tergolong jauh lebih kecil. Seperti Pemkab Banyumas, anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran air bersih tahun 2019 ini, cukup untuk melakukan droping air sebanyak 2.500 tangki.
Padahal, jumlah desa terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap, bahkan lebih banyak dibanding Kabupaten Banyumas. Hingga saat ini, jumlah desa yang sudah rutin mendapat pasokan air bersih dari BPBD Banyumas, mencakup 88 desa di 20 kecamatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika