REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Kementerian Perhubungan mengungkapkan monopoli tol laut sebagian besar terjadi karena ada salah satu pihak yang bisa mendapatkan pemesanan kontainer yang paling banyak. Pada pertengahan 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendesain suatu sistem yang berbasis digital disebut Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK). Adapun tujuan diciptakan sistem IMRK ini untuk mendata _shipper,_ jasa pengurusan transportasi, _consignee,_ dan perusahaan pelayaran pengangkut.

“Analisa dari sistem IMRK, kita mendapati potensi terjadinya monopoli pada 5 titik, yang pertama shipper/forwarder tertentu menguasai _booking order_ kontainer dengan cara yang bervariasi, kemudian _forwarder_ ada yang bersamaan menjadi _consignee_ sehingga muncul kecenderungan memanfaatkan kuota,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat diskusi bersama awak media di Jakarta, (1/11).

Wisnu menjelaskan, penyebab atau potensi lain terjadinya monopoli tol laut yaitu pada satu perusahaan pelayaran operator, ada kecenderungan hanya beberapa forwarder yang melayani. “Kita mensinyalir ada potensi juga di situ karena forwardernya ini-ini saja, kecenderungannya kalau itu-itu saja harga cenderung tinggi karena tidak punya pilihan lain,” katanya.

Potensi monopoli selanjutnya yaitu hanya ada satu koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang melayani pada satu pelabuhan. “Satu DLKr/DLKp dalam pelabuhan itu disingkat satu koperasi TKBM, karena tidak ada kompetisi disitu hanya TKBM itu saja maka akhirnya biayanya tinggi,” ujar Wisnu.