REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Provinsi Papua menjadi salah satu daerah model penanganan kekerdilan (stunting) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan di Republik Indonesia. Hal itu karena jumlah penderitanya di kalangan anak-anak masih sangat tinggi.
"Papua akan dijadikan model solusi karena angka kekerdilan di sana sangat tinggi dan relatif mudah dibaca karena itu secara spasial berada di suatu tempat yang tidak menyebar," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Semarang, Sabtu (2/11).
Ia menjelaskan bahwa penanganan kekerdilan ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas untuk menuju Indonesia maju. Menurut dia, permasalahan kekerdilan sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan gizi buruk pada anak mulai dari kandungan hingga usia dua tahun, tapi juga terkait dengan masalah sanitasi yang buruk.
Muhadjir menyebut angka kekerdilan di Indonesia masih tinggi dan fluktuatif.
"Angka terakhir sekitar 27 persen, tapi sebelumnya masih di atas 37 persen sehingga kita akan terus pertahankan tren penurunan ini sehingga target pada 2024 yakni di bawah 20 persen bisa tercapai," ujarnya usai menghadiri Lokakarya Penanggulangan Stunting di Patra Semarang Hotel and Convention.
Dalam penanganan kekerdilan di Indonesia, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan kementerian yang terkait lainnya agar hasil yang dicapai bisa maksimal.
"Kita sudah lakukan pertemuan antarmenteri, jadi nanti akan dikoordinasikan secara berjenjang," katanya.
Saat menyampaikan pidato sambutan, Muhadjir mengaku sedih saat melihat langsung anak-anak di Papua yang menderita kekerdilan dan tidak terawat dengan baik. Dalam Lokakarya Penanggulangan Stunting, Menko PMK Muhadjir Effendy menerima banyak masukan yang bervariatif dan multidimensional dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh para peserta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika