REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito berencana melakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa dalam proses evaluasinya harus dilakukan secara hati-hati.

"Memang banyak hal yang perlu dievaluasi, kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai (demokrasi) kita mundur ke belakang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Ia menjelaskan, persoalan pilkada di setiap daerah berbeda-beda. Maka dari itu ia menyarankan DPR tak perlu mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus per kasus.

"Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi, kita lihatnya case by case, dalam artian tak bisa secara menyeluruh, ada daerah yang berhasil ada yang perlu evaluasi," ujar Puan.

Sebelumnya, Tito berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp 30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp 12 miliar.

"Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika