Jumat 22 Nov 2019 17:05 WIB

Megawati Sindir Soal Politik Uang dalam Pileg

Politik uang merupakan cara keliru yang dipakai caleg untuk mendapatkan suara rakyat

Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye
Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung praktek politik uang yang biasa terjadi pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg). Dia mengatakan, politik tersebut merupakan cara keliru yang dipakai calon anggota legislatif (caleg) untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Megawati saat membuka Sekolah Pimpinan Dewan Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Menurutnya, selain menggunakan politik uang, ada cara lain untuk mendulang suara publik yakni dengan turun dan mengorganisasi rakyat.

"Selalu saya katakan tidak pernah luntur tidak pernah lupa saya katakan kalau kalian ingin jadi legislatif maka resepnya turun ke bawah ayomi rakyat," tegas Megawati Soekarnoputri di Depok, Jumat (22/11).

Menghadapi pemilu yang berikutnya, Megawati kemudian meminta setiap caleg yang berikutnya untuk tidak malas turun ke bawah untuk menemui masyarakat. Dia mengatakan, setiap calon anggota parlemen harus mengetahui dan memahami mana yang boleh dan sebaliknya.

"Saya jadi anggota DPR 3 kali, dipotong dua tahun karena saya jadi wakil presiden, waktu itu saya di Jateng dapil saat itu satu provinsi. Kalau saya liat anak buah saya baru dua tiga dapil dua tiga kabupaten udah lemes, dipikirnya saya nggak punya /record//-nya apa, yang ini turun pake uang mulu, yang ini cara ngomongnya oke, ada yang cuma absen," katanya.

Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan tujuan utama sekolah partai adalah agar ada kesinambungan program pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan program di daerah. Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar ada kesatuan, ada sinergi untuk percepatan perwujudan pencapaian visi misi secara nasional.

Yang berikutnya adalah partai membekali para pimpinan dewan dengan best practices pemerintahan daerah, serta praktik komunikasi politik yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Sekolah partai, dia mengatakan, itu juga memberi penekanan terhadap proses penganggaran sehingga korupsi bisa dicegah sejak dini.

"Termasuk materi tentang bagaimana merumuskan APBD yang berpihak pada rakyat dengan sistem elektronik budgeting. Pak Ahok juga nanti akan memberikan materi," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement