REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari kalangan milenial, Aminuddin Ma'ruf, menyebut kehadiran mereka adalah visi Presiden Jokowi yang sudah memikirkan regenerasi kepemimpinan 10 sampai 20 tahun mendatang. Dengan begitu, stafsus di kalangan milenial nantinya bisa mengetahui sistem pemerintah dan negara.
"Ya, para stafsus ini memang kalangan milenial, tapi kami semua memiliki keahlian di bidang masing-masing," katanya dalam diskusi Efek Milenial di Lingkaran Istana di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Dia mengakui, tugasnya adalah memvariasikan kebijakan-kebijakan dalam sentuhan kreativitas dan inovasi. Ia menyanggah jika stafsus dari kalangan milenial disebut gimik politik, apalagi politik akomodatif.
Menurutnya, berlebihan jika penunjukan stafsus di kalangan milenial disebut gimik. Presiden Jokowi memberikan kesempatan untuk mengelola pemerintah dan negara. Lalu, para stafsus diberikan pembekalan dan pembelajaran. Mereka juga saling berdiskusi apa yang menjadi pembenturan pemerintah dan birokrasi.
"Hambatan apa saja yang mengganggu dan membatasi percepatan yang ingin dikerjakan oleh pemerintah dengan visi Indonesia maju," ujarnya.
Amin mengatakan, sosok staf sus dari kalangan milenial patut dicontoh karena mereka memiliki pendidikan, pengalam an, dan karya yang luar biasa di bidangnya masing-masing. "Justru saya merasa biasa saja dibandingkan mereka. Saya juga meragukan diri saya sendiri," kata dia.
Amin melanjutkan, walaupun para stafsus mayoritas merupakan pejabat eksekutif tertinggi (CEO) dalam perusahaannya masing-masing, mereka tetap pada posisi tersebut dengan memberikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintah dan negara.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara terperinci tugas stafsus dari kalangan milenial. Keberadaan stafsus dari ka langan milenial memang benar-benar membantu Jokowi dalam perumusan kebijakan.
Namun, perlu ada tugas yang jelas bagi para generasi muda tersebut. "Jangan sampai stafsus tersebut hanya gimik pemerintah. Semoga bukan gimik tapi ada kebijakan yang konkret," kata dia.
Kholid menambahkan, saat ini pemerintah sudah memiliki sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap Presiden, di antaranya menteri sekretaris negara (mensesneg) Kantor Staf Presiden (KSP), deputi, utusan khusus presiden, hingga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Saat ini semua itu di tambah dengan tujuh stafsus yang berasal dari kalangan milenial.
Kholid menyarankan, jika Presiden menambah stafsusnya, harus ada kebijakan yang jelas terkait dengan strategi mengelola bonus demografi yang ada. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi masih tetap berada di sekitar 5 persen.
Dia mengaku khawatir lembaga pemerintahan yang banyak ini justru membuat Presiden Jokowi nantinya bingung dalam mengambil keputusan kebijakan. (haura hafizhah, ed:endah hapsari)
Ikuti Whatsapp Channel Republika