REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menyinggung biaya politik di Indonesia yang begitu tinggi. Persoalan itu, kata Sohibul, dapat menimbulkan sejumlah permasalahan yang begitu pelik.
Pertama, biaya politik yang tinggi menyebabkan seorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terhalang untuk maju dalam pemilihan legislatif atau kepala daerah. Dikarenakan, kandidat tersebut tak memiliki sumber daya untuk bertarung dalam kontestasi.
"High cost politik, membuat orang punya kapasitas, tidak bisa masuk karena tidak punya uang. Akhirnya muncul oligariki," ujar Sohibul saat berkunjung ke Republika, Kamis (19/12).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera M Sohibul beserta pengurus DPP PKS mengunjungi kantor Redaksi Republika di Jakarta, Kamis (19/12).
Ia mencontohkan, untuk membayar saksi dalam suatu pemilihan, seorang calon legislatif atau kepala daerah harus merogoh kocek hingga puluhan miliar. Hingga akhirnya, ia butuh seseorang yang mempunyai modal.
Akibatnya, oligarki dapat timbul di pemerintahan nantinya. Pasalnya, pemilik modal yang membiayai seorang kandidat dapat mengendalikan calon yang terpilih. "Hingga muncul politik yang mengunci atau interlocking politic, karena pemilik modal tidak hanya menguasai partai politik. Akibatnya penegakan hukum bisa berat sebelah," ujar Sohibul.
Imbas dari hal tersebut, suatu pemerintahan hanya akan dikuasai oleh segelintir elite saja. Hingga pada akhirnya, kesejahteraan masyarakatlah yang nantinya akan dikorbankan.
Maka dari itu, Sohibul mendukung ditingkatkannya dana untuk partai politik. Menurutnya, sewajarnya pemerintah harus memberikan dana kepada partai politik sebesar Rp 10 ribu per suara per tahun. "Karena itu kita ingin orang-orang berintegritas bisa ikut berkontestasi. Mubazit bener orang punya kapasitas dan kapabilitas, tapi tidak bisa masuk kontestasi kekuasaan," ujar Sohibul.
Seperti diketahui, kenaikan bantuan dana parpol 10 kali lipat baru saja disahkan tahun lalu, melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu dam diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018.
Dana bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebelumnya Rp 108, kini menjadi Rp 1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp 1.500 per suara sah.
