REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selesai tiga tahun.
"Tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari tiga tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya," kata Jokowi kepada awak media seusai peninjauan kilang TPPI seperti yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (22/12).
Kepala Negara meminta penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan kerjasama atau dengan kekuatan sendiri."Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini karena ini saya tunggu sudah 5 tahun," jelasnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden beserta Ibu Negara Iriana meninjau kilang TPPI yang merupakan kawasan yang akan dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ya ini kilang TPPI, Trans Pacific Petrochemical Indotama. Ini adalah merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara kita, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Jokowi.
Melihat besarnya potensi kilang tersebut, Presiden langsung menyampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan kilang tersebut.
Kilang TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun kemudian tersendat karena beberapa masalah. Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.
Apabila telah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun."Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa 4,9 miliar dolar AS. Gede sekali. Kurang lebih 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan," imbuhnya.
Dalam berbagai kesempatan seperti rapat terbatas, rapat paripurna, hingga rapat dengan kepala daerah, Kepala Negara berulang kali menyampaikan pentingnya substitusi produk-produk impor, salah satunya petrokimia. Presiden berharap setelah berproduksi maksimal, industri petrokimia ini dapat membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia.
Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51 persen. Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Adapun dua persen sisanya masih dipegang pemilik lama, yaitu PT Silakencana Tirtalestari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika