REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merasa tidak ada yang salah terkait keputusannya mendisfungsionalkan Ronny Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ia menilai, Ronny adalah yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan lokasi tersangka suap Caleg PDIP Harun Masiku.
"Tanggung jawabnya siapa, yang paling apa (bertanggung jawab) di situ," kata Yasonna saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).
Yasonna mengklaim ia sudah menginstruksikan perbaikan sistem keimigrasian pada Ronny Sompie. Namun, Ronny Sompie tidak melakukan perbaikan sistem yang dijadikan alasan informasi keberadaan Harun Masiku terlambat diketahui.
"Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," kata Yasonna yang juga Politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Yasonna diketahui telah menyerahkan posisi Dirjen Imigrasi ke Pelaksana Harian Joni Ginting. Pencopotan Ronny berawal dari kasus tersangka suap Caleg PDIP Harun Masiku.
Yasonna menyebut Harun berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020, hingga setelah KPK menetapkan tersangka pada 13 Januari 2020. Belakangan, Ronny Sompie mengumumkan bahwa Harun ternyata sudah di Indonesia sejak 7 Januari 2020.
Ia mengatakan, ada delay sistem informasi keimigrasian. Pernyataan ini otomatis menyangkal pernyataan Yasonna sebelumnya.
Yasonna mengatakan, Ronny dialihkan ke posisi fungsional menyusul dibentuknya tim independen. Tim Independen itu untuk menyelidiki kejanggalan dalam sistem pencatatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang 'luput' mencatat kepulangan tersangka suap itu.