REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, akan membangun beberapa pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di beberapa tempat. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana, ia berharap dengan keberadaan pusat distribusi Provinsi Jawa Barat tersebut akan bisa mengendalikan gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
"Pembentukan pusat distribusi Jawa Barat ini menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat melalui Pansus II DPRD Jawa Barat," ujar Arifin, Kamis (20/2).
Arifin mengatakan, pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini, pada intinya tidak berbentuk ritel.
“Permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya," katanya.
Jadi, kata dia, pusat distribusi komoditas ini fungsinya lebih ke arah pengaturan dan memang ada gudang. "Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” katanya.
Saat ditanya berapa banyak jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, menurut Arifin, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Namun, kata dia, Disperindag ingin mengoptimalkan dahulu tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat sebanyak 13 lokasi. Optimalisasi SRG ini, diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.
“Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. Di kita (Jawa Barat) ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini," katanya.
Arifin mengatakan, SRG beras di Cianjur ini memperoleh bantuan mesin pembersih beras. "Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat,” katanya.
Ke depannya, kata dia, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Jabar Agro ini berperan untuk stabilitas pangan.
Agar peraturan daerah ini implementatif, kata dia, maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya. Pemprov Jabar pun, mendorong agar DPRD Jawa Barat turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika