REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjadi salah satu yang terdampak kebijakan Arab Saudi yang sementara menyetop jamaah umrah memasuki negara mereka untuk mencegah wabah Covid-19. Mahfud seharusnya berangkat ke Tanah Suci dua pekan mendatang.

"Saya ini mau berangkat umroh minggu dua minggu yang akan datang terpaksa ndak jadi karena kebijakan Arab Saudi. Ditutup Arab Saudi itu untuk wisata dan umroh," ujar Mahfud Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (27/2).

Meski gagal berangkat karena kebijakan tersebut, Mahfud mengatakan, semua pihak harus menaati. Menurut dia, keputusan Arab Saudi itu merupakan keputusan yang dibuat untuk kebaikan. Ia mengaku setuju dengan keputusan tersebut.

"Ya, kita harus taati itu karena itu untuk kebaikan, saya setujulah itu. Pemerintah kan harus ikuti kebijakan negara lainlah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kunjungan ibadah umrah dari berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kebijakan Arab Saudi untuk menutup sementara kunjungan umrah ini juga berlaku untuk semua negara, tak hanya Indonesia. Dia mengatakan, langkah ini untuk melindungi masyarakat Arab Saudi dari penyebaran virus corona.

Di samping itu, sejumlah pesawat pembawa jamaah umroh dari berbagai negara tiba bersamaan dengan diberlakukannya pelarangan umroh sementara oleh Kerajaan Arab Saudi. Akibatnya, sejumlah pesawat diterbangkan kembali ke luar Saudi.

Kepala Pelayanan Kesehatan Komite Haji Saudi untuk Asia Tenggara Ehsan Bouges mengiyakan hal tersebut. Sejumlah pesawat memang kemudian diterbangkan kembali setelah mendarat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika