Jumat 20 Mar 2020 14:46 WIB

KKP Bentuk Satgas Covid-19

Masa kerja satgas akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya status darurat Covid-19.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo(Antara/Jessica Helena Wuysang)
Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo(Antara/Jessica Helena Wuysang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Satgas berisi jajaran eselon I dan II di KKP.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) bernomor 27/Kepmen-KP/2020, Satgas tersebut akan bekerja untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkungan KKP. Plt Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar ditunjuk sebagai Ketua Satgas yang beranggotakan seluruh jajaran eselon I dan II KKP.

Baca Juga

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, tugas satgas ini meliputi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran Covid-19. Para anggota harus menerima, membantu, dan memberikan pelayanan berupa informasi yang berhubungan dengan Covid-19.

"Satgas juga harus memberikan pertolongan atau pelayanan mengantar ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans jika ada masyarakat atau pegawai yang membutuhkan," ujar Edhy di Jakarta, Jumat (20/3).

Edhy menjelaskan, masa kerja satgas tersebut terhitung sejak 18 Maret dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya status keadaan darurat wabah virus Korona. Sejalan dengan Kepmen tersebut, akan dibangun Posko Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 KKP di sekitaran Gedung Mina Bahari (GMB) I. Fasilitas juga disediakan seperti ambulans, tenaga medis, serta alat kesehatan penunjang seperti tabung oksigen, kursi roda, masker, dan obat-obatan.

Sebelumnya, pada Ahad (15/3), Edhy telah mengeluarkan kebijakan kepada jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi agar terhindar dari Covid-19. Melalui surat edaran bernomor B.181/SJ/KP.620/III/2020, terdapat sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP, seperti work from home serta peniadaan atau pembatalan kunjungan ke daerah dan luar negeri.

KKP juga melakukan penyemprotan disinfektan ke semua ruangan di KKP, pengecekan suhu tubuh pegawai dan tamu, serta menyiapkan hand sanitizer di dekat pintu-pintu masuk dan lift.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement