REPUBLIKA.CO.ID,KABUL -- Tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di di sebelah barat Provinsi Ghor, Afghanistan. Anggota parlemen Gulzaman Nayeb mengatakan dalam demonstrasi yang dipicu distribusi bantuan makanan selama pandemi virus corona itu pengunjuk rasa bentrok dengan polisi.
Sabtu (9/5) Nayeb yang mewakili Ghor di parlemen Afghanistan mengatakan selain korban tewas ada sekitar 14 orang yang terluka dalam unjuk rasa tersebut. Warga yang turun ke jalan marah karena bantuan makanan selama pandemi virus corona hanya disalurkan ke orang-orang yang memiliki koneksi politik.
Polisi melepaskan tembakan setelah beberapa orang dari sekitar 300 pengunjuk rasa melemparkan batu dan menembakan senjata api. Juru bicara gubernur provinsi Ghor Mohammad Arif Aber mengatakan pengunjuk rasa berusaha masuk ke dalam kediaman gubernur.
Aber mengatakan korban tewas dua orang dan terluka lima orang, ia menambahkan satu orang polisi terluka. Aber membantah bantuan tersebut dibagikan secara tidak merata.
Direktur eksekutif Afghanistan Journalists Centre Ahmad Quraishi mengatakan sukarelawan radio lokal Ahmad Naveed Khan menjadi salah satu korban tewas dalam peristiwa tersebut. Quraishi mengatakan Khan tewas tertembak saat sedang berdiri di sebuah toko.
"Komisi Independen Hak Asasi Manusia Afghanistan (AIHRC) menyelidiki laporan yang mengkhawatirkan tentang penembakan yang dilakukan polisi terhadap pengunjuk rasa," kata Ketua Dewan AIHRC Shaharzad Akbar, Sabtu (9/5).
Setelah menerapkan pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan virus corona. Pemerintah Afghanistan membagikan bantuan makanan ke seluruh negeri. Sebab sejak karantina nasional diberlakukan harga makan dan angka pengangguran meningkat drastis.
Sebelumnya pada pekan ini Akbar mengatakan AIHRC dibanjiri keluhan dari masyarakat. Warga mengatakan bantuan pemerintah selama pandemi virus corona distribusikan secara tidak adil.
"Berulang kali kami mendengar keluhan dari masyarakat mereka yang menerima bantuan terbatas itu bukan orang yang seharusnya mendapatkannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki koneksi dengan pemerintah atau pejabat lokal," kata Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika