REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa pada Jumat mengutuk serangan terbaru pasukan jenderal Khalifa Haftar terhadap warga sipil Libya.
"Segala jenis serangan sembarangan yang menargetkan daerah-daerah berpenduduk padat tidak dapat diterima dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaam internasional," ujar Peter Stano, juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa.
Dalam dua hari terakhir, setidaknya sembilan orang tewas akibat berbagai serangan roket di Tripoli, ibu kota Libya.
Pada Jumat pagi, pasukan Haftar menembaki jalan pantai yang mengarah ke pelabuhan Tripoli, dekat dengan kediaman duta besar Turki dan Italia.
"Insiden ini menggarisbawahi perlunya semua pihak untuk menyepakati gencatan senjata yang berkelanjutan untuk memulihkan stabilitas di negara ini,” tutur Stano.
Namun, dia juga menolak kritikan Perdana Menteri Libya Fayez Al-Sarraj baru-baru ini terhadap misi militer UE di Libya. Menurut Saraj, Operasi Irini hanya membantu Haftar.
"Tugas utama operasi adalah mencegah aliran senjata ilegal ke Libya," kata Stano, akhir pekan ini.
Dia mengatakan Uni Eropa menegakkan embargo senjata PBB guna membantu menciptakan kondisi untuk gencatan senjata dan solusi politik di Libya.
Negara-negara anggota Uni Eropa bulan lalu menyetujui peluncuran Operasi Irini, yang bertujuan untuk memberlakukan embargo senjata PBB di Libya.
Misi baru itu akan beroperasi di udara, laut, dan dengan satelit untuk memastikan bahwa semua negara menghormati larangan penyediaan senjata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Libya.
GNA yang diakui oleh internasional digempur oleh pasukan Haftar sejak April tahun lalu, dengan lebih dari 1.000 orang tewas selama insiden kekerasan.
Sejak penggulingan penguasa lama Muammar Gaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya: Haftar di Libya timur, didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan GNA di Tripoli, yang diakui oleh PBB dan internasional.
Link: https://www.aa.com.tr/id/dunia/uni-eropa-kecam-haftar-yang-menembaki-warga-sipil-di-libya/1834488
Ikuti Whatsapp Channel Republika