REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengaku dikejar target sebelum Idul Fitri 1441 H untuk merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada sebanyak 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Angka itu lebih rendah daripada sasaran jumlah KPM yang seharusnya, yakni 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, sebanyak 700 ribu KPM lainnya akan menerima BLT pasca-Idul Fitri 1441 H.
Alasannya, menurut dia, lokasi tempat tinggal mereka cukup sulit dijangkau para petugas pos yang akan mengantarkan BLT sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan itu selama tiga bulan.
"Perlu saya sampaikan, insya Allah lima hari terakhir jelang Lebaran kami akan lakukan penyaluran bansos besar-besaran. Dari target misalnya Kemensos (Kementerian Sosial) jumlah target sembilan juta (keluarga), yang akan kami salurkan sekitar 8,3 juta selama lima hari ini," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/5).
Muhadjir memastikan, tidak ada kendala dalam hal ketersediaan dana. Khusus untuk bansos tunai ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 16,2 triliun yang dialokasikan dalam DIPA Kemensos.
Selain itu, pemerintah juga mengalihkan sebagian dana desa untuk penyaluran bansos tunai. Hanya saja, pendataan penerima BLT dana desa ini tidak mudah karena harus menunggu pembagian BLT Kemensos rampung.
"Data dana desa baru bisa digunakan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di DTKS (Kemensos) dan belum dihimpun RT RW dan dibantu Kemensos, baru akan ada data baru warga yang akan dapat bantuan dana desa," katanya.
Bersamaan dengan penyaluran BLT Kemensos, pemerintah daerah akan langsung mendata keluarga mana saja yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Data tersebut akan diajukan kepada pemerintah untuk diberikan bantuan melalui dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika