REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akibat pandemi Covid-19, hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tertunda dari awalnya bulan September menjadi Desember 2020. Namun meski pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat tapi beberapa pihak menyarankan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada Desember 2020.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, meskipun pandemi belum berakhir pemerintah harus tetap melaksanakan Pilkada di tahun 2020. Ia menilai penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan Pilkada di tengah wabah.
"Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah, KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali, kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan" terang Dedi dalam pesan singkatnya, Kamis (21/5).
Pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020. Alternatif itu bisa berupa tatalaksana di masa pandemi agar tetap berjalan. Sebab bagaimanapun Pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan.
Menurut Dedi, proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi. "Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa," tambahnya.
Dalam analisanya, menurut Dedi, menunda Pilkada terlalu lama beresiko pada politik anggaran. Ia khawatir jika negara harus menambah biaya Pilkada hanya karena penundaan, juga terkait proses regenerasi politik. Mengingat anggaran adalah hal paling sensitif, apa yang sudah disiapkan pada tahun ini.
"Bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil, sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa. Hal penting lainnya, proses regenarasi yang terhambat," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika