REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ini sudah menyesun roadmap implementasi Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam roadmap tersebut, Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengatakan sudah menentukan target peserta iuran Tapera.

Eko memastikan, target tersebut sesuai dengan arahan dan persetujuan komiten dalam rencana strategis yang telah ditetapkan. "Dalam lima tahun periode pertama BP Tapera beroperasi sampai 2024, target kami sekitar 13 juta peserta," kata Eko dalam konferensi video, Jumat (5/6).

Dia menuturkan target tersebut paling tidak dapat terpenuhi pada 2024. Pada tahun tersebut, BP Tapera menargetkan dapat menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia.

Saat ini, terdapat sekitar 4,2 juta peserta eks Bapertarum-PNS yang nantinya akan menjadi peserta awal program Tapera. "Kami juga telah memetakan berapa sebenarnya potensi peserta BP Tapera untuk lima tahun ke depan," ujar Eko.

Ia memastikan, pemungutan iuran dalam program Tapera menggunakan azas gotong royong. Dengan begitu, seluruh pekerja dapat saling membantu para pekerja kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau yang belum mempunyai rumah untuk memiliki rumah sendiri.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pada 2020 hingga 2021 BP Tapera akan fokus dalam mengalihkan program Taperum-PNS ke NP tapera. Selain itu juga operasional Tapera hingga 2021 akan fokus melayani ASN dan pengalihan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke BP Tapera.

Lalu sebelum menjadi institusi kredibel dan berkelas dunia, Adi menuturkan pada 2022 hingga 2023 akan fokus kepada perluasan kepersertaan. "Pada 2022 hingga 2023 perluasan peserta fokus kepada BUMN, BUMD, BUMDes, TNI, dan Polri serta pengembangan layanan melalui aplikasi digital," tegas Adi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika