REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menindaklanjuti usulan untuk sistem shifting dan mengatur jam kerja masuk bagi pegawai ke pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. Bima menyebut, baik pusat maupun DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan tersebut.
“Sebelumnya kami mengusulkan pengaturan dua shift jam kerja. Jadi, ada yang pukul 08.00 WIB pagi dan ada yang pukul 11.00 WIB," kata Bima melalui siaran persnya yang diterima pada Rabu (10/6).
Bima mengatakan telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menko Perekonomian, Mentri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Mentri Tenaga Kerja dan Kepala daerah se-Jabodetabek. Dalam rakor tersebut dibahas mengenai waktu kerja karyawan agar tidak terjadi penumpukan di terminal dan stasiun.
"Saya juga mengusulkan agar untuk ibu-ibu atau perempuan diprioritaskan untuk shift yang pagi, agar bisa pulang lebih cepat ke rumah,” jelas Bima.
Bima mendesak perusahaan yang memiliki karyawan di luar Jakarta untuk menyediakan armada angkutan bus. Sehingga, tak semua karyawan yang bekerja di Jakarta memilih moda transportasi kereta rel listrik (KRL).
Bima mengakui, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menyediakan armada bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang KRL. Namun, dia menilai, bus itu belum cukup untuk mengurangi jumlah penumpang KRL.
“Tidak hanya bus bantuan dari BPTJ tapi semaksimal mungkin ada bus antar jemput (dari perusahaan). Tidak usah semua di stasiun, saya kira bisa di beberapa titik jemputannya," kata dia.
Selain itu, dia meminta, PT KAI maupun PT KCI menambah jumlah petugas stasiun. Dia mengatakan, penambah itu dapat dibantu oleh personel TNI-Polri untuk menertibkan antrean di stasiun-satasiun.
Bima menyatakan, usulan itu sebagai upaya untuk menyambut fase kenormalan baru (new normal). Pasalnya, pada pelonggaran PSBB, di Stasiun Bogor telah terjadi lonjakan 10 persen atau 11.000 penumpang dari yang sebelumnya 9.000 penumpang KRL.
Bima mengkhawatirkan, penumpang KRL berpotensi kembali normal dengan jumlah 22.000 per harinya. Bila itu terjadi, kata Bima, dipastikan penumpukan dan kepadatan penumpang akan terus berulang.
“Jadi perlu sistem yang baru. Sistem yang diusulkan kemarin sudah disetujui, tinggal secara teknis akan dieksekusi oleh kementerian terkait dan juga dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika