REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan kader dan pengurus DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bandung mendatangani Mapolresta Bandung, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6). Kedatangan mereka untuk melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP saat demo penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6) lalu.

Kedatangan kader PDIP Kabupaten Bandung itu diterima langsung oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan. Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDIP Kabupaten Bandung Nanang Parhan mengatakan, aksi penentangan yang melalui prosedur hukum ini merupakan instruksi dari DPP PDIP.

Masing-masing pengurus di daerah, kata dia, diminta melaporkan perbuatan yang mencederai nilai demokrasi di Tanah Air ke instansi penegak hukum di daerahnya. ‘’Pelaporan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP ini sebagai moral force agar Kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran sampai ke dalang di belakangnya,’’ kata Nanang dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (26/6).

Nanang mengutuk tindakan para pendemo yang menyerukan anti PKI dan lanjut membakar bendera PDIP. Menurut dia, tindakan itu melukai seluruh kader dan simpatisan PDIP, serta menaodai nilai demokrasi.

Diakui Nanang, upaya pelaporan ini untuk meredam gejolak dari kader dan simpatisan PDIP agar tidak terjadi konflik horizontal. Pihaknya selaku kader PDIP yang menjunjung tinggi supremasi hukum, merasa perlu mengambil langkah hukum dalam persoalan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika