REPUBLIKA.CO.ID, LA PAZ -- Pemilihan umum (Pemilu) Bolivia akan kembali diundur hingga 18 Oktober mendatang karena krisis pandemi virus corona baru atau Covid-19 yang semakin meningkat di negara Amerika Selatan tersebut. Sebelumnya, pengadilan menunda pemilu hanya hingga 6 September.

Ditundanya pemilu bertujuan untuk memastikan keamanan pemilih di tengah krisis di rumah sakit dan kuburan karena dampak virus. "Pemilihan ini membutuhkan langkah-langkah keamanan kesehatan setinggi mungkin untuk melindungi kesehatan rakyat Bolivia," kata presiden pengadilan Salvador Romero dalam konferensi pers di La Paz.

Keberlanjutan penundaan itu pun memicu ketegangan antara pemerintah konservatif dan partai sosialisnya mantan presiden Evo Morales. Sebab, pemungutan suara adalah kunci bagi masa depan politik negara Andean yang berpenduduk 11,5 juta orang itu. Sebelumnya, pemilihan umum tahun lalu memicu protes meluas dan menyebabkan pengunduran diri pemimpin kiri jangka panjang negara itu, Morales.

Dalam kekosongan politik dan di tengah konflik mematikan di jalan, anggota parlemen sayap kanan Jeanine Anez menjabat ke kekuasaan. Dia pun berjanji untuk mengadakan pemilihan baru yang cepat yang awalnya direncanakan untuk Mei sebelum ditunda oleh pandemi hingga September.

Anez mencalonkan diri dalam pemilu, sementara Morales menarik ikatan politik dari pengasingan di Argentina dengan partai Gerakan untuk Sosialisme, yang kandidatnya Luis Arce memimpin dalam beberapa kali pemilu. Anez mengatakan akan menerima tanggal yang baru.

"Apa pun tanggalnya, pemerintah menyerukan untuk mempromosikan kebangkitan ekonomi, perang melawan virus dan konsolidasi demokrasi," cicitnya di Twitter.

Morales juga mencicitkan di Twitter soal penundaan, yang menurutnya hanya akan membahayakan rakyat dan menyalahkan pemerintah sementara atas tanggapannya terhadap pandemi. Dia menilai langkah itu tidak konstitusional dan taktik bagi lawan-lawannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu.

Sebuah federasi kelompok tani koka di sekitar bekas basis Morales dari Chapare di Bolivia tengah menolak keputusan komisi pemilu yang dinilai hanya sepihak. Mereka mengatakan, bahwa jika penundaan itu tidak ditarik kembali dalam 72 jam, maka hal itu akan meluncurkan "mobilisasi" rakyat, yang di masa lalu ditandai dengan protes jalanan dan blokade jalan pada rute perdagangan penting. Jadwal pemilihan baru akan menentukan putaran kedua pemilu yang diadakan pada 29 November jika tidak ada pemenang yang jelas dalam pemilihan putaran pertama.

Dilansir dari data statistik worldometers pemerintah Bolivia mencatat 65.252 kasus Covid-19 di seluruh negara. Sementara, 2.407 orang meninggal karena virus, dengan 20.030 pasien telah sembuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika