Rabu 29 Jul 2020 15:28 WIB

KPK Berencana Undang Mendikbud Bahas POP

Kemendikbud putuskan mengevaluasi program tersebut selama tiga sampai empat pekan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Markarim membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini menjadi polemik. "Terkait yang sekarang lagi ramai POP itu, kami akan rencana mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Jadi, nanti mungkin itu bisa salah satu agenda yang kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu (29/7).

Lebih lanjut, Lili juga menyatakan bahwa lembaganya akan menelaah soal program tersebut. "Selain itu kami akan menelaah tentang kebijakan tersebut," kata Lili.

Baca Juga

Sementara dalam kesempatan sama, Nadiem menyatakan Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi program tersebut selama tiga sampai empat pekan. Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga akan mengundang pihak-pihak eskternal untuk memberikan penilaian soal program tersebut.

"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi tiga hingga empat minggu evaluasi lagi, kami ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kami, tolong berikan penilaian melalui sistem seleksi kami," ungkap Nadiem.

Evaluasi itu, lanjut dia, juga untuk memastikan apakah program tersebut sudah tepat dan efektif di tengah wabah Covid-19 saat ini. "Kami ingin memastikan untuk apakah dengan Covid ini timing dan timeline-nya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan dan setiap organisasi kami akan lakukan triple check lagi mengenai kelayakan, kredibilitas mereka," tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menerima hibah dari pemerintah sepeser pun. "Namun, mereka masih bergabung dalam program agar kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan semuanya diukur dalam sistem monitoring kita," ujar Nadiem.

Terakhir, ia juga mengharapkan agar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut. "Harapan besar saya yang luar bisa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apapun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini dan terus menyempurnakan program kami," kata Nadiem.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement