Jumat 31 Jul 2020 17:03 WIB

Komisi X: Kelanjutan POP Harus Melalui Persetujuan DPR  

Komisi X DPR-RI meminta kelanjutan POP lewat persetujuan DPR.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta kelanjutan POP lewat persetujuan DPR.
Foto: Dok Istimewa
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta kelanjutan POP lewat persetujuan DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapat persetujuan DPR RI apabila tetap ingin melanjutkan program organisasi penggerak (POP). 

"Kami minta kepada kemendikbud nanti, apapun keputusan yang menyangkut soal POP ini, kita minta supaya semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, melalui komisi X," ujar Huda, Kamis (30/7).  

Baca Juga

Setelah mendapat gempuran protes dari masyarakat, Huda mengakui Kemendikbud telah mengeluarkan sejumlah solusi. Namun, Huda menilai solusi ini masih bersifat sementara. "Ada win win solution saya kira ini sifatnya masih sementara di mata kami di Komisi X," kata dia. 

Bagaimanapun, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini,  secara kelembagaan, kelanjutan POP harus diputuskan bersama-sama, antara DPR dan Kemendikbud. Terlebih lagi, anggaran sebesar Rp 595 dalam program ini berasal dari APBN.  

"Tidak untuk  apa-apa sebenarnya, supaya sekali lagi keputusan ini supaya bisa diterima publik dan diterima  secara baik oleh seluruh steakholder pendidikan yang ada di Indonesia, supaya kita mengghilangkan kericuhan terus-menerus," kata Huda menegaskan.

Sebelumnya, Kemendikbud telah meminta maaf terkait kisruh POP ini. Mendikbud Nadiem Makarim telah meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Ia berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya. 

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem, dalam sebuah video resmi dari Kemendikbud, Selasa (28/7). 

Ia menjelaskan, niat awal dari program ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. 

Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional. "Hanya satu misi program kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement