REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, KH Arifin Junaidi, merespons kabar tentang pernyataan Katib Aam PBNU, KH Yahya Staquf, bahwa NU tetap berada di Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Arifin, dia tidak tahu menahu akan hal itu dan memastikan pihaknya tetap pada sikap untuk tidak bergabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud. 

"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud," ungkap Arifin melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, Kamis (6/8).

Arifin juga mengakui, pernyataan Yahya tersebut tidak mewakili LP Ma'arif NU. Menurut dia, LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya seperti yang sudan dinyatakan dalam tiga poin beberapa waktu yang lalu.

"Secara struktural LP Ma'arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung Pengurus Tanfidziyah NU, karenanya LP Ma'arif NU akan ikuti dan patuhi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU," kata dia.

Arifin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/8), meminta Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. Menurut dia, pihaknya mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Menurutnya, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung dalan POP Kemendikbud.

Arifin juga mengatakan, tahun ini LP Ma'arif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. Karena semua itu dilakukan secara mandiri, Arifin meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU ke dalam daftar penerima POP tahun ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika