Rabu 26 Aug 2020 20:12 WIB

Bioskop Dibuka: Klaim Imun Meningkat Vs Peringatan dari IDI

IDI meminta Pemprov DKI Jakarta menimbang kembali rencana pembukaan bioskop.

Suasana gedung bioskop Metropole XXI Megaria di Jakarta, Rabu (26/8/2020). Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 berencana membuka kembali bioskop saat pandemi COVID-19, dengan alasan bioskop berkontribusi untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Suasana gedung bioskop Metropole XXI Megaria di Jakarta, Rabu (26/8/2020). Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 berencana membuka kembali bioskop saat pandemi COVID-19, dengan alasan bioskop berkontribusi untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Antara

Bioskop-bioskop di Jakarta sepertinya akan segera dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Pemprov DKI hari ini, bahkan mendapatkan lampu hijau dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Baca Juga

“Bioskop dan cinema memiliki karakteristik dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental atau fisik dari para penonton dan masyarakatnya ditingkatkan,” ujar kata Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada konferensi pers di Media Center Satgas Nasional, Jakarta, Rabu (26/8).

Wiku menyampaikan bahwa pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi, seperti bioskop, harus memperhatikan aspek kesehatan secara ketat. Serta, pembukaannya harus melalui tahapan prakondisi, ketepatan waktu, prioritas, koordinasi pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

“Dalam prakondisi ini, dipastikan tentang kesiapan fasilitas itu sendiri, fasilitas pendukungnya, dan juga dalam penyelenggaraan, termasuk masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Wiku menekankan, bahwa tidak semua aktivitas bioskop dibuka pada waktu yang bersamaan. Dia menyebut semua aktivitas yang akan dibuka perlu dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang.

Pada tahapan prioritas, pelaku yang berkepentingan perlu melihat prioritas sektor maupun dalam konteks fasilitas yang akan dibuka. Kemudian, tahapan koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

Menyikapi rencana pembukaan bioskop, Wiku menjelaskan bahwa tahapan koordinasi pusat dan daerah telah dilakukan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh setiap pemerintah daerah. Hal tersebut ia contohkan dengan pertemuan Satgas Penanganan Covid-19 dengan Pemerintah DKI Jakarta pada hari ini yang membahas pembukaan kembali bioskop di wilayah Jakarta.

Hasil kajian tim pakar dari sisi medis dan kesehatan masyakarat terhadap pembukaan kembali bioskop atau cinema, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Banyak syarat ketat yang ditetapkan Satgas untuk Pemprov DKI Jakarta sebelum dan saat pembukaan bioskop.

Selain memberikan sinyal pembukaan kembali bioskop di Jakarta, pada hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan menindak pengelola atau pelaku industri bioskop yang kedapatan melanggar regulasi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Bila ada kegiatan bioskop yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana yaitu menutup kegiatan usahanya," kata Anies saat menyampaikan keterangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu.

Anies menyatakan, pengelola industri bioskop dan masyarakat harus menaati regulasi protokol kesehatan yang telah disepakati bersama. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait penanganan Covid-19.

Rencana pembukaan bioskop di DKI Jakarta, kata Anies, merujuk terhadap studi dan kajian para pakar terkait dengan penanganan dan pengelolaan kegiatan di bioskop yang sudah dilakukan di berbagai negara.

"Lebih dari 47 negara pada saat ini telah mengoperasikan kegiatan bioskop seperti biasa bahkan di Korea Selatan selama masa pandemi termasuk pada puncak pandemi bioskop tidak pernah tutup," ujar Anies.

Anies telah menyiapkan regulasi secara lengkap dan regulasi itu nanti memasukkan seluruh unsur protokol kesehatan yang telah dikomunikasikan dengan pelaku usaha bioskop sejak Juni 2020. Anies mempersilahkan pelaku usaha bioskop menyiapkan pembukaan, namun keputusan tetap menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Persiapan silakan dilakukan tapi keputusan mengenai pembukaan nanti kita melihat kondisi Jakarta dan juga kita melihat bagaimana kesiapan di pelaku untuk mengeksekusinya," tutur Anies.

IDI: Terserah pemerintah

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta Pemprov DKI Jakarta menimbang kembali rencana pembukaan bioskop di ibu kota. Namun, jika Pemprov DKI kekeuh tetap membuka bioskop meski penularan Covid-19 masih tinggi, menurut IDI, itu terserah pemerintah.

"Belajar dari sejarah, satu orang bisa menularkan hingga 5 ribu orang di Korea Selatan (Korsel). Kemudian 2.500 bisa tertular virus ini dari satu orang di sebuah pertemuan reliji di Prancis," ujar Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban saat dihubungi Republika, Rabu (26/8).

Tak hanya itu, dia menyontohkan pertemuan Gowa, Sulawesi Selatan yang bisa membuat banyak orang tertular, bahkan sekolah Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung, Jawa Barat bisa menularkan lebih dari 1.200 orang, dan kasus di beberapa pesantren. Artinya, ia menambahkan, ada bukti sangat nyata kegiatan berkumpul bersama itu berbahaya apalagi dalam waktu yang lama.

Ihwal klaim Wiku yang menyebut menonton film di bioskop bisa meningkatkan imun daya tahan tubuh, Zubairi ia memiliki jawaban. Menurutnya, menonton film memang membuat penonton merasa senang.

"Tetapi apakah bisa mencegah penularan virusnya? Tidak bisa," ujarnya.

Jika pemerintah tetap bersikeras menjalankan rencana ini, ia mengatakan itu terserah pemerintah. Zubairi mengingatkan, mencegah lebih baik dibandingkan mengobati, apalagi kalau terlanjur terinfeksi.

Terkait waktu yang tepat untuk kembali membuka bioskop, Zubairi memperkirakan paling cepat akhir tahun apalagi kalau semua orang sudah divaksin.

"Atau menunggu kasus berkurang, jumlah pasien Covid-19 semakin lama semakin sedikit, ruang rawat inap khusus Covid-19 semakin lama semakin kosong, dan ICU banyak yang kosong maka bisa melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," katanya.

photo
Mengenakan masker wajib dilakukan di era new normal. - (Republika.co.id)

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement