REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Para juru runding dan pejabat senior Afghanistan dilaporkan akan bertolak ke Doha, Qatar, pada Kamis (3/9). Hal itu menjadi sinyal bahwa perundingan damai antara Afghanistan dan Taliban segera dimulai.
Beberapa sumber diplomatik dan Pemerintah Afghanistan mengungkapkan, belum jelas kapan perundingan akan dimulai. Menurut mereka pembicaraan itu paling cepat berlangsung pada Sabtu (5/9). Kepala tim negosiasi Afghanistan Mohammad Masoom baru-baru ini mengatakan delegasinya akan segera memulai perundingan damai.
Negosiasi perdamaian Afghanistan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) telah terhenti selama berbulan-bulan. Hal itu karena Taliban menetapkan syarat pembebasan 5.000 anggotanya yang ditahan pemerintah. Hal itu memang tercantum dalam kesepakatan damai yang terlebih dulu dicapai Taliban dan AS.
Pembebasan gelombang akhir 400 tahanan telah diperdebatkan selama berpekan-pekan. Pemerintah Afghanistan menyalahkan mereka atas beberapa kekerasan terburuk di negara itu. Di antara ratusan tahanan tersebut, terdapat sekelompok kecil yang pembebasannya ditolak oleh kekuatan Barat, termasuk Prancis dan Australia. Hal itu karena keterlibatan para tahanan dalam serangan terhadap pasukan asing.
“Ketujuh tahanan ini adalah anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan yang ditangkap atas tuduhan serangan 'hijau di atas biru'. Mereka akan dipindahkan ke Doha,” kata seorang pejabat Afghanistan.
Konflik Afghanistan telah berlangsung sejak 2001. Menurut PBB lebih dari 32 ribu warga sipil telah tewas dalam konflik tersebut. Selama 19 tahun AS menjadi sekutu pemerintah dalam memerangi Taliban dan kelompok teroris lainnya. Lebih dari 2.300 personel pasukan AS tewas di Afghanistan. Mereka terbunuh akibat pertempuran dan serangan bom yang kerap dilancarkan Taliban.
Pada Februari lalu, AS telah mencapai kesepakatan damai dengan Taliban di Doha, Qatar. Dalam kesepakatan tersebut,Washington setuju untuk menarik pasukannya secara gradual dari Afghanistan. Washington memiliki 14 ribu pasukan di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika