REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Partai Demokrat menginginkan kelas pekerja lebih sejahtera dan mendapatkan keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ibas menyampaikan pentingnya peran labour atau tenaga kerja dalam pembangunan suatu negara.
Namun, saat ini kondisi tenaga kerja Indonesia masih dalam ketidakpastian. Pemerintah seakan tergesa menyusun undang-undang, yang dikenal dengan RUU Cipta Tenga Kerja, serta hanya fokus ke masalah ekonomi dan investasi, sehingga akhirnya timbul kontroversi regulasi, menarik investasi.
Ibas juga mengingatkan situasi pada saat SBY memimpin Indonesia selama dua periode. Saat itu, hubungan antara pemerintah dengan serikat pekerja mengalami kondisi "love and hate relationship".
Akan tetapi, pada akhirnya SBY terus mengembangkan kebijakan yang pro-buruh juga pro-industri. Contohnya dengan pembangunan rumah sakit khusus untuk pekerja, termasuk juga hadirnya BPJS Kesehatan untuk para pekerja.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dikeluarkan guna memicu daya beli masyarakat agar semakin produktif.
"Mengutip kata-kata Pak SBY, hidup buruh harus layak, era upah buruh murah sudah hilang. Pak SBY selalu menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan. Jangan lupa, Pak SBY memberikan kado terindah bagi para buruh, yaitu May Day atau Hari Buruh. May Day lahir dari perjuangan panjang dan sengit. Itulah hak buruh untuk melalukan selebrasi dan dihargai," ujar dia dalam keterangannya Kamis (3/9).
"Tidak sedikit beliau didemo, Partai Demokrat dikritik. Tapi kita tidak marah. itulah wajah dan ruang Demokrasi. Demokrasi yang kita bentuk harus berarti dan berwarna," kata dia dalam acara Audiensi: Kajian DIM RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Audiensi tersebut digelar Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Selasa (31/8).
Untuk itu, Ibas mewakili Fraksi Partai Demokrat berharap dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga bangsa Indonesia tidak bergerak mundur, melainkan semakin maju.
"Bangsa Indonesia hadir dan eksis berasal dari kombinasi keberhasilan di semua sektor, tidak terkecuali dari sektor Pengusaha dan Pekerja. Oleh karena itu, Negara wajib memastikan Pemilik Modal dan buruh harus sejahtera," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika