REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengaku prihatin dengan pernyataan Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono yang berencana akan memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjung pasar. Langkah tersebut dinilai kontraproduktif dan bakal memicu persoalan baru.
"Saya mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespon serta menangani penyebaran Covid-19 yang belum terkendali hingga saat ini, namun semangat dan langkah itu bisa menimbulkan persoalan baru dan kontraproduktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger/preman pasar" dalam tugas dan kewenangan institusional formal," kata Didik saat dikonfirmasi, Ahad (13/9).
Ia memandang Wakapolri perlu menghitung secara cermat dampak dan ekses yang akan muncul jika preman pasar dilibatkan. Termasuk dampak psikologis bagi masyarakat secara luas. Didik mengingatkan agar Wakapolri tidak menakut-nakuti masyarakat dengan melegitimasi kehadiran preman sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.
"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya 'jeger/preman' untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh Polisi, dengan anggapan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri karena rencana pelibatan mereka dalam penanganan Covid-19, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktifitas para 'jeger/preman' ini," ujarnya.
Ia pun berharap kepada Wakapolri untuk tetap obyektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Menurutnya Wakapolri juga harus memahami dan menguasai peta penyebaran covid-19 yang sesungguhnya, mengupdate setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, perilaku para aparat pemerintah. Karena menurutnya perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh para perilaku para pemimpinnya.
"Dengan kesiapan Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya kepercayaan diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi melegitimasi eksistensi 'jeger/preman pasar'," tuturnya.
Sebelumnya Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjung pasar. “Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar, di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika