REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah agar tak terburu-buru menutup sebuah wilayah karena adanya peningkatan kasus Covid. Ia mengatakan, berbagai langkah kebijakan untuk merespons peningkatan kasus Covid termasuk menutup sebuah kota harus dilakukan berdasarkan data sebaran sehingga langkah penanganan yang diambil bisa lebih efektif.
“Kalau kita bekerja berbasiskan data ya langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
Ia mengatakan, tak semua kabupaten/kota di sebuah provinsi masuk dalam zona merah. Karena itu, ia berpendapat, tiap daerah membutuhkan perlakuan berbeda.
Jokowi pun mendorong penerapan strategi intervensi berbasis lokal atau stategi pembatasan berbasis lokal untuk menekan angka penularan. Hal ini agar upaya pengendalian penularan Covid-19 bisa lebih fokus.
“Sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi. Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda,” jelas dia.
Presiden pun kembali menegaskan agar pemerintah baik pusat maupun daerah mengutamakan strategi intervensi pembatasan lokal serta meningkatkan manajemen penanganan klaster transmisi lokal, khususnya di delapan provinsi yang telah menjadi prioritas.