REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK — Sebuah plakat penghormatan perjuangan demokrasi di Thailand telah dicabut kurang dari 24 jam setelah dipasang oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah di lapangan kerajaan di Bangkok. Plakat itu dipasang sebagai penanda deklarasi bahwa Thailand milik rakyat dan bukan milik Raja saja.
Seperti dilansir dari AP, Senin (21/9), plakat itu dipasang pada Ahad (20/9) di Sanam Luang, lapangan bersejarah di ibu kota tempat puluhan ribu orang berkumpul dengan damai selama akhir pekan. Aksi demonstrasi selama dua hari itu adalah yang aksi unjuk rasa terbesar di Thailand pada tahun ini. Para pengunjuk rasa menyerukan pemilihan baru dan reformasi monarki.
Usai plakat itu dipasang, orang-orang mengantre untuk berfoto disampingnya. Plakat itu menampilkan gestur salam hormat tiga jari yang menjadi simbol para demonstran pro-demokrasi di Thailand.
Para demonstran di Thailand semakin berani dalam menyuarakan tuntutan mereka, dalam rangkaian unjuk rasa menentang pemerintah yang didominasi militer dan menentang kerajaan yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir.
Unjuk rasa semacam ini mendobrak pandangan tabu sejak lama soal sikap mengkritik Kerajaan Thailand yang dianggap ilegal di bawah Undang-undang (UU) lese majeste.
Seorang petugas di kantor polisi terdekat mengatakan Departemen Seni Rupa pemerintah dan Pemerintah Kota Bangkok mengajukan pengaduan bahwa pengunjuk rasa telah menghancurkan situs arkeologi dan menyerahkan plakat tersebut kepada kami untuk digunakan sebagai bukti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika