REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan realisasi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM senilai Rp 2,4 juta per UKM hingga 21 September 2020 mencapai 5.909.647 usaha mikro. Jumlah ini setara 64,50 persen.

Staf Khusus Kemenkop-UKM Riza Damanik mengatakan pemerintah memberikan bantuan kepada 12 juta usaha mikro. Masing-masing usaha mikro mendapatkan Rp 2,4 juta untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

"Untuk tahap awal, pemerintah memberikan bantuan kepada 9.162.486 usaha mikro. Dari 9.162.486 usaha mikro ini, per 21 September 2020, 64,50 persen atau 5.909.647 usaha mikro sudah mendapatkan bantuan," kata Riza dalam Dialog Interaktif FMB9 bertema 'Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi', Selasa (22/9).

Banpres untuk 9,1 juta usaha mikro yang mencapai Rp 22 triliun pada tahap awal ini, diharapkan paling lambat 30 September 2020 sudah tersalurkan semua atau 100 persen.

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Supari mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan Banpres Produktif kepada 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong keberlangsungan usaha mereka. Banpres tersebut, tambahnya, selain untuk menambah modal para pelaku UMKM, yakni menjadikan usaha mikro yang unbankable menjadi bankable sehingga lebih mudah mengakses pinjaman di perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.

Menurut Supari, BRI juga terus berupaya agar pelaku usaha mikro tersebut ke depannya bisa dengan mudah mendapatkan tambahan modal kerja, atau mendapatkan bantuan lainnya dari Pemerintah dengan mudah.

"Nantinya yang sudah bisa mengakses banpres produktif bisa juga mengakses KUR super mikro itu merupakan suatu kesinambungan bunganya itu ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Supari mengungkapkan, BRI telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kepada hampir 2 juta pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya.

“Sampai dengan hari ini itu sudah hampir 2 juta, jadi BRI mengambil peran yang cukup signifikan karena BRI punya data dan juga punya jaringan yang bisa membantu Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkolektif data,” ujarnya.

Dikatakannya BRI turut andil untuk mencapai target Pemerintah agar bisa menyalurkan bantuan tersebut kepada 9,1 juta penerima hingga akhir September 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika