REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Departemen Sejarah Universitas Indonesia (UI) Abdurrahman menyebut Film G-30S/PKI masuk kategori film pendidikan. Menurutnya, film itu mampu berperan sebagai alat penguatan karakter kebangsaan.
Walau begitu, Abdurrahman mengakui penggarapan film G-30S/PKI tidak melalui kontrol ketat dari pihak di luar pemerintah di masanya. Pasalnya, di era pembuatan film itu naskahnya perlu disetujui dulu dan baru dimainkan lakonnya.
"Jadi patut dipahami sebenarnya film itu ya sekedar film pendidikan saja buat edukasi masyarakat," kata Abdurrahman, Rabu (30/9).
Abdurrahman tetap mendukung kalau film G-30S/PKI tetap ditayangkan sebatas rujukan soal peristiwa pada 1965. Abdurrahman merasa film itu bukan dimaksudkan untuk mengubah sejarah. Ia justru menantang sineas membuat film lain soal peristiwa serupa agar ada pembandingnya.
"Silakan film yang versi lain, tapi wajib gunakan sumber-sumber sejarah atau fakta sejarah. Untuk film G-30S/PKI yang sudah ada bukan suatu upaya untuk melencengkan sejarah," ujar Abdurrahman.
Abdurrahman menilai semua warga Indonesia berhak memahami peristiwa 30 September 1965. Oleh karena itu, ia mendukung pemutaran film G-30S/PKI bagi generasi muda sebagai pengetahuan dan cara menguatkan karakter kebangsaan.
"Silakan diputar filmnya ya tidak apa-apa untuk edukasi," sebutnya.