REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, mengharapkan adanya konsolidasi BUMN yang lebih kuat dalam menjaga distribusi pangan. Sebab, persoalan penyediaan pangan saat ini lebih banyak timbul dari kurangnya pemerataan pasokan pangan.

Kepala BKP, Agung Hendriadi, mengatakan hingga saat ini tetap ditemukan adanya disparitas persediaan pangan antar provinsi. Baik defisit maupun surplus menjadi ukuran pemerintah dalam mengukur tingkat ketahanan pangan dan meminimalisasi terjadinya situasi rawan pangan.

Namun, dari seluruh komoditas pangan yang ada, hanya komoditas beras yang sudah punya sistem distribusi kuat. Itu lantaranya adanya BUMN Perum Bulog yang fokus pada beras dengan jaringan pergudangan di setiap daerah.

"Distribusi pangan yang saya anggap bagus itu beras karena ada Bulog. Tapi bagaimana dengan komoditas lain? Ini harus jadi pembahasan kita," kata Agung.

Ia mengatakan, komoditas pangan pokok seperti bawang merah, cabai, daging sapi dan kerbau, serta telur dan ayam ras belum memiliki sistem distribusi yang kuat. Karena itu, ia mengharap perusahaan pelat merah bisa turut andil untuk bisa mengintervensi pemerataan komoditas pangan pokok.

"Saya sangat berharap konsolidasi BUMN mampu wujudkan lembaga yang menangani distribusi pangan lebih baik. Baik untuk cadangan pangan di pemerintah pusat, daerah, dan juga lumbung pangan," katanya.

Ia pun menekankan, setiap menjelang akhir tahun komoditas pangan pokok kerap kali mengalami gejolak harga yang luar biasa. Kenaikan terjadi pada akhir tahun dan mulai mereda pada bulan Maret. Karena itu, distribusi pangan terus menjadi fokus pemerintah karena menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan terlebih di masa pandemi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika