REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam penindakan dan juga pencegahan kasus korupsi. Kendati demikian, menurutnya, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
Jokowi menilai, kinerja penegakan hukum pun tak diukur dari seberapa banyak kasus yang telah ditemukan. Namun juga bagaimana upaya pencegahan secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tak terulang kembali.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 di Istana Negara secara virtual melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).
“Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi.
Kendati demikian, lanjut Presiden, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Jokowi pun meminta semua lembaga pemerintahan agar terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk meminimalisir ruang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut dia, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan di sektor pelayanan publik menjadi langkah penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sejumlah sektor yang memiliki kepentingan langsung terhadap masyarakat banyak dan sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM pun menjadi perhatian utama pemerintah.
Jokowi menyebut, pemerintah telah berusaha keras melakukan reformasi struktural besar-besaran, menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur yang rumit, dan didukung penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dll.
Namun, menurutnya, penggunaan sistem tersebut masih membutuhkan dukungan dan pengawasan yang efektif baik dari pengawas internal di institusi pemerintahan maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, serta melibatkan partisipasi publik.
“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika