REPUBLIKA.CO.ID,

BANDUNG -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tidak akan mengklaim kehalalan vaksin Covid-19 sebab kewenangan tersebut ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, ia sudah bertemu dengan pihak MUI dan menjelaskan hal-hal terkait vaksin Covid-19.

Dalam kunjungan ke gudang PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Erick menyampaikan, kehalalan vaksin tergantung dari MUI. Kementerian BUMN maupun Kementerian Kesehatan tidak bisa memastikan itu karena bukan bidang kedua kementerian.

"Dari awal vaksin ini (dibuat) sudah (ada) izin WHO dan uji klinis. Alhamdulillah juga saya telah bertemu MUI untuk menyampaikan prosesnya kepada MUI. Kami tidak akan mengklaim ini halal atau tidak, itu bukan di kami tupoksinya," kata Erick, Kamis (7/1).

Kunjungan ke gudang Bio Farma Erick lakukan karena ingin memastikan penyimpanan dan pengiriman vaksin ke daerah berjalan baik. Ia juga memastikan izin edar dari BPOM untuk vaksin Covid-19 yang diproduksi bisa berjalan lancar.

"Jadi, selentingan yang menyebut vaksinasi tidak sesuai arahan dari WHO harus disingkirkan dari benak masyarakat. Karena pemerintah sudah mengikuti arahan tersebut," ujar Erick.

Erick menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 5,8 juta dosis vaksin Covid-19 terdistribusi ke sejumlah daerah pada Januari 2021. Kemudian tahap kedua pada Februari ditargetkan ada 10,4 juta dosis dan Maret ada 15,3 juta dosis vaksin didistribusikan.

Untuk memastikan keinginan itu terwujud, kata Erick, ia memantau langsung kesiapan infrastruktur di Bio Farma. Ia berharap semua sesuai standar dan prosedur sehingga pendistribusian dalam jumlah banyak dapat dilakukan secepat mungkin.

Ia memastikan infrastruktur vaksin baik untuk pengiriman maupun produksi sudah sesuai dengan standar sejak awal. "Kita berdoa vaksinasi bisa berjalan baik dan Kementerian BUMN, yakni Bio Farma berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik," ungkap Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika