Senin 11 Jan 2021 20:46 WIB

Fraksi Nasdem: Buka Opsi Vaksin Mandiri

Fraksi Nasdem mendorong pemerintah buka opsi vaksin mandiri beserta aturannya

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem - Ahmad M. Ali. Ahmad M Ali menyatakan Nasdem mendorong pemerintah buka opsi vaksin mandiri beserta aturannya
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem - Ahmad M. Ali. Ahmad M Ali menyatakan Nasdem mendorong pemerintah buka opsi vaksin mandiri beserta aturannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ini, tepatnya 13 Januari , Pemerintah akan memulai program vaksinasi nasional dengan Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama divaksin. Kesediaan Presiden untuk menjadi yang pertama sebagai penerima vaksin ini tentunya dimaksudkan agar rakyat Indonesia tidak lagi terjebak pada perdebatan mengenai keamanan dan keabsahan vaksin yang kita gunakan untuk menyudahi wabah Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini.

Mulai Januari ini, pemerintah telah memprogramkan vaksinasi sebanyak 5,8 juta dosis, dengan prioritas utama para tenaga kesehatan. Selanjutnya, berturut-turut di bulan Februari 10 juta dosis vaksin, Maret 13,3 juta vaksin, dan April 20,4 juta vaksin. 

Saat ini, Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Sinovac. Pekan ini dikabarkan akan datang lagi 15 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan kabar ini patut diapresiasi. Namun demikian, dengan hitungan di atas maka hingga bulan April 2021 mendatang, jumlah penduduk yang tervaksinasi baru mencapai 49,5 juta jiwa. 

Kenyataan ini tentu akan terus beriringan dengan naiknya angka kasus positif Covid-19. Sementara itu kita membutuhkan kecepatan untuk mencapai situasi herd immunity, dengan setidaknya 180 juta jiwa harus tervaksinansi dari 250 juta penduduk Indonesia.

"Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah alternatif agar proses vaksinasi nasional tidak berjalan secara linier. Langkah simultan perlu dirumuskan agar target imunitas nasional tidak membutuhkan waktu terlalu lama," ucap dia berdasarkan rilis yang diterima Republlika.co.id, Senin (11/1).

Selain agar jiwa warga negara terlindungi, langkah simultan ini juga diharapkan akan mempercepat upaya pemulihan berbagai dimensi kehidupan bangsa yang banyak terdisrupsi akibat pandemi Covid-19 ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement