REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyatakan warga yang telah divaksinasi Covid-19 harus diizinkan pergi ke restoran dan bioskop lebih awal daripada yang lain. Pernyataan ini bertentangan dengan anggota kabinet lain yang sejauh ini menentang kebebasan khusus bagi mereka yang diinokulasi.

"Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa orang yang divaksinasi tidak lagi mengambil ventilator dari siapa pun. Ini menghilangkan setidaknya satu alasan utama untuk membatasi hak-hak fundamental," kata Mass mengungkapkan alasan permintaannya.

Mass mengatakan negara telah secara besar-besaran membatasi hak-hak dasar masyarakat untuk menahan infeksi dan menghindari rumah sakit yang kewalahan. "Belum ada klarifikasi yang meyakinkan sejauh mana orang yang divaksinasi dapat menulari orang lain," kata Mass kepada surat kabar Bild am Sonntag.

Menurut Mass, pemerintah juga membatasi hak orang yang menjalankan restoran, bioskop, teater, dan museum. "Mereka memiliki hak untuk membuka kembali bisnis mereka di beberapa titik, jika ada kemungkinan untuk melakukannya,” katanya.

Mass menilai jika hanya ada orang yang divaksinasi di tempat-tempat seperti itu, mereka tidak dapat lagi membahayakan satu sama lain. Meski, langkah tersebut diakui memang akan menimbulkan ketidaksetaraan pada masa transisi.

Mass menegaskan langkah seperti itu akan dibenarkan berdasarkan konstitusi, selama ada alasan yang objektif dan tidak memengaruhi layanan publik dasar. Komentar Maas kontras dengan menteri Jerman lainnya yang menentang hak khusus tersebut. Mereka khawatir hal itu dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat pada saat tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diinokulasi.

Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer mengatakan membedakan antara orang yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi sama saja dengan vaksinasi wajib. Langkah ini sejak awal telah ditentangnya.

Institut Robert Koch untuk penyakit menular menyatakan sekitar satu juta orang di Jerman telah divaksinasi pada Jumat (15/1). Data dari kantor statistik menunjukkan sekitar 83,2 juta orang tinggal di negara itu pada akhir 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika