Jubir: Masih Ada Orang yang Meragukan Virus Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan imbauan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait Covid-19 ditujukan untuk menyasar kelompok yang masih tidak peduli dengan Covid-19. Masduki menyebut, saat ini masih ada sekelompok orang yang meragukan virus Covid-19 sehingga abai terhadap protokol kesehatan.

Hal ini kata Masduki, ikut menyumbang tingginya penularan virus Covid-19 di Tanah Air."Imbauan Wapres itu pakai angle yang lebih spesifik masalah keagamaan, karena memang ternyata banyak juga, orang orang yang masih tidak peduli atau tidak percaya (Covid-19), masih anggap ini sebagai teori konspirasi dan seterusnya itu," kata Masduki saat dihubungi, Selasa (2/2).

Bahkan, kata Masduki, sejumlah tokoh agama termasuk di antaranya yang menganggap Covid-19 bagian dari konspirasi. Mereka, kata Masduki abai dalam penerapan protokol kesehatan dan gerakan 3M untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Dan itu juga ada tokoh tokoh agama juga yang begitu, ya walaupun ada sejumlah tokoh agama yang akhirnya percaya tapi itu pun setelah dia kena baru percaya Covid-19, bahkan ada sebuah pesantren begitu, begitu kiainya kena, baru percaya," kata Masduki.

Karena itu, ia berharap imbauan Wapres dapat menyadarkan pandangan kelompok yang masih meragukan Covid-19. Padahal tingkat penularan virus Covid-19 di Tanah Air saat ini justru terus meningkat.

Wapres pun beberapa kali menekankan agar masyarakat disiplin dalan menerapkan protokol kesehatan, 3M dan juga terakhir, mengikuti vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk memutus penularan dan membawa Indonesia keluar dari pandemi agar masyarakat bisa kembali beraktifitas normal."Jadi Pak Wapres mengisi dari sisi keagamaan itu, apa yang dikemukakan Pak Wapres lebih kepada menyempurnakan atau melengkapi dari perangkat lain yang selama ini sudah berjalan," kata Masduki.

Karena itu, Masduki berharap imbauan ini juga diikuti dengan penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Sebab, pada praktiknya, imbauan protokol kesehatan dan 3M ini belum ditetapkan maksimal oleh semua pihak."Selama ini kan longgar sekali, gimana ini supaya bisa dilaksanakan secara tegas, pengaturan supaya bagus," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas di tempat umum. Wapres mengatakan, saat ini tingkat penularan virus Covid-19 masih tinggi. "Masyarakat diminta membatasi mobilitas di tempat umum serta menghindari kerumunan," kata Ma'ruf dalam keterangannya melalui video yang dirilis, Senin (1/2) malam.

Ma'ruf mengatakan, jumlah kasus konfirmasi positif harian nasional masih tinggi, bahkan mencapai 14.518 kasus pada tanggal 30 Januari 2021 atau meningkat 100 persen dari penambahan sebelumnya yang hanya sekitar 7.000-an. Artinya, secara kumulatif ada lebih 1.078.000 kasus dan 29.998 jiwa yang meninggal dunia akibat terjangkit infeksi Covid-19.

Ia mengatakan, meskipun sudah imbauan protokol kesehatan yang ketat, melalui 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir dan menjaga jarak fisik. Namun, kesadaran dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan belum semua dijalankan masyarakat.

"Harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dan mengabaikan 3M sehingga tingkat penularan terus meningkat. Sebagai akibatnya rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dapat menampung jumlah pasien dan tingkat kematian pun meningkat," kata Ma'ruf.

Karena itu, berbagai upaya harus dilakukan mulai dengan menaati protokol kesehatan, menjauhi kerumunan dengan membatasi kegiatan masyarakat harus dilakukan. Apalagi saat ini Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Begitu juga upaya besar terakhir yakni vaksinasi Covid-19 untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19."Saya minta dengan sungguh-sungguh agar masyarakat mematuhi PPKM, disiplin menjalankan 3M, dan mengikuti vaksinasi untuk menghindari terjadinya penularan agar kita terlindungi dan segera keluar dari pandemi ini," ungkapnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika