REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengomentari isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Firman menilai, Moeldoko kewalahan menghadapi tudingan kudeta partai Demokrat hingga menyeret nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Moeldoko sempat menyinggung LBP soal pertemuan dengan kader Partai Demokrat. Moeldoko merasa pertemuannya dengan kalangan partai Demokrat wajar seperti dilakukan LBP. Adapun LBP membantah terlibat isu kudeta Partai Demokrat, meski mengakui ada pertemuan dengan unsur partai Demokrat.
"Eggaklah memperluas masalah (menarik LBP), itu argumen orang panik sudah terpojok jadinya kemana-mana. Padahal apa hubungannya sama pak Luhut? kalau ketemu ya enggak masalah sama sekali namanya menteri ketemu pimpinan partai," kata Firman pada Republika.co.id, Jumat (5/5).
Firman mendapati argumen Moeldoko seolah ingin melarikan diri dari tuduhan ingin mengkudeta Demokrat. "Dia (Moeldoko) cuma ingin orang tahu bahwa pertemuan seperti itu biasa, orang lain juga melakukan, jangan ada yang dikhawatirkan," lanjut Firman.
Pertemuan Menteri dengan pimpinan partai politik dianggap wajar jika membicarakan tugas dan kerja sang Menteri. Firman mengkritik pedas jika pertemuan semacam itu dilakukan guna membahas urusan internal partai.
"Yang tidak biasa itu membicarakan hal-hal yang ekstra ordinary seperti manuver politik yang bisa berujung pada KLB (Kongres Luar Biasa)," ujar Firman.
Sebelumnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.
Adapun Moeldoko mengakui pertemuan di salah satu hotel dengan eks kader Partai Demokrat. Namun, ia tak membeberkan eks kader Demokrat yang hadir dalam pertemuan yang dituding sebagai upaya menggulingkan AHY. Moeldoko membantah mengancam pengurus DPC dan DPD Demokrat untuk mendukungnya sebagai ketua umum Demokrat.