REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi terkait tidak diresponsnya surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tertanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keputusan untuk merespons surat tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi.

"Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," kata Herzaky kepada Republika, Senin (8/2).

Ia menjelaskan, bahwa dalam surat tersebut, AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Istana, seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang disebut-sebut oleh para saksi ikut dalam gerakan pengambilalihan kekuasaan (GPK) Partai Demokrat. Selain Moeldoko, dalam surat tersebut AHY juga meminta penjelasan terkait serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung gerakan tersebut.

"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ungkapnya.