REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi terkait tidak diresponsnya surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tertanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keputusan untuk merespons surat tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi.
"Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," kata Herzaky kepada Republika, Senin (8/2).
Ia menjelaskan, bahwa dalam surat tersebut, AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Istana, seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang disebut-sebut oleh para saksi ikut dalam gerakan pengambilalihan kekuasaan (GPK) Partai Demokrat. Selain Moeldoko, dalam surat tersebut AHY juga meminta penjelasan terkait serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung gerakan tersebut.
"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ungkapnya.
Dalam suratnya juga, AHY meyakini bahwa Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Moeldoko atau pelaku gerakan lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini. AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya. Herzaky menambahkan, Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait.
Baca juga : Demokrat: Respons Mensesneg Tanggapi Surat AHY Keliru
"Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham, yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPK PD tersebut. Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2).
In Picture: Moeldoko Tanggapi Tudingan Hendak Kudeta Ketum Demokrat
