REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Komite Penyelidikan di Rusia pada Kamis (11/2) menjatuhkan tuntutan hukum terhadap Lyubov Sobol, orang dekat Alexei Navalny yang kerap mengkritik Presiden Vladimir Putin. Menurut para pendukungnya, Sobol diyakini dituntut karena menerobos masuk ke dalam sebuah apartemen tanpa izin.
Navalny ditangkap oleh kepolisian saat ia baru tiba di Moskow pada 17 Januari setelah menjalani perawatan di Berlin, Jerman. Tidak hanya Navalny, kepolisian juga menangkap beberapa orang dekatnya.
Sobol saat ini masih menjalani tahanan rumah karena berunjuk rasa di jalanan bulan lalu. Otoritas di Rusia melanggar massa berkumpul dalam jumlah besar demi mencegah penyebaran Covid-19.
Tuntutan terhadap Sobol diumumkan pihak penyelidik di tengah banyaknya aksi penangkapan terhadap pendukung Navalny dan demonstran yang menolak penangkapan tokoh oposisi Rusia tersebut.
Dakwaan baru yang ditujukan ke Sobol terkait dengan kasus yang baru dibuka Desember 2020. Para pendukungnya mengatakan Sobol pernah membunyikan bel kamar apartemen keluarga seorang pria, yang dikatakan Navalny merupakan anggota Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB). Banyak demonstran curiga anggota FSB itu terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Navalny dengan racun.
Navalny sempat jatuh sakit akibat kena racun saraf mematikan, Novichok, di Siberia musim panas tahun lalu. Novichok merupakan racun yang oleh badan pengawas senjata kimia dunia (OPCW) dilarang digunakan. OPCW membenarkan Navalny sakit karena diserang oleh racun tersebut.
FSB membantah keterlibatannya dalam upaya membunuh Navalny.
Komite Penyelidikan, sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya, mengatakan Sobol dan beberapa orang lainnya berusaha menerobos masuk ke dalam kamar apartemen seorang perempuan lanjut usia di Moskow.
Lembaga itu meyakini Sobol membujuk seorang kurir untuk masuk ke dalam apartemen sebelum menerobos masuk ke dalam kamar saat pintu dibuka oleh penghuni kamar. Sobol diduga menggunakan kekerasan untuk masuk secara ilegal.
Beberapa teman dekat Sobol, dengan menggunakan akun Twitter pribadinya, mengatakan tuntutan itu politis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika