REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut sejumlah masalah dalam demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah biaya demokrasi yang dinilainya masih mahal.

"Demokrasi kita terlalu mahal, akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," ujar JK dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR dikutip dari Youtube PKS TV, Sabtu (13/2).

Mahalnya demokrasi terbukti dari biaya besar yang diperlukan untuk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Hal inilah yang menyebabkan adanya proses untuk mengembalikam modal yang telah dikeluarkan.

"Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi, kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik, itulah yang terjadi," ujar JK.

Hal tersebutlah yang dinilai menjadi salah satu penyebab indeks demokrasi di Indonesia menurun. Di mana berdasarkan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi sejak 14 tahun terakhir.

"Ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu. Tentu ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui," kata JK.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Khususnya kepada pemerintah, yang meminta semua pihak untuk lebih aktif dalam mengkritik kinerjanya.

"Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika