REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kritik dari publik dalam kehidupan demokrasi merupakan aspek fundamental dalam menjalankan pemerintahan. Peran dan suara masyarakat sipil dibutuhkan agar negara dan pemimpin selalu berada di jalur yang benar.
Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat agar lebih aktif mengkritik dan memberi masukan pada pemerintah. Pendapat itu disampaikan Dimas saat berdiskusi dengan topik kritisisme, anak muda, dan kepemimpinan di kantor LP3ES Jakarta, Rabu (24/2).
Dimas menuturkan, kritik konstruktif mensyaratkan pemahaman dan praktik demokrasi yang sehat oleh negara dan masyarakat. Menurut dia, kuncinya adalah hadirnya nilai kewargaan yang menghasilkan hikmat kebijaksanaan. Dimas pun mengajak generasi muda milenial yang jumlahnya besar dan aktif, memiliki tanggung jawab kewargaan, komitmen kebangsaan, dan kontribusi sosial ekonomi.
"Negara juga tidak reaktif dalam mendengar suara-suara alternatif dari masyarakat.Partisipasi dan kritik adalah sesuatu yang kontributif dalam memperkuat relasi negara dan masyarakay sipil. Serta, mengawal jalannya program-program pemerintah," ujar alumnus doktor politik UNSW Sydney Australia tersebut dalam siaran, Kamis (25/2).
Mantan Staf Khusus Kantor Kepresidenan tersebut menganggap, kritik publik memang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi. Terutama dalam mengawasi efektivitas program pembangunan, penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi di kementerian atau lembaga negara.
Menurut Dimas, dalam situasi krisis seperti ini, Presiden Jokowi hendaknya menjadikan kekuatan rakyat sebagai mitra. "Rakyat dalam hal ini adalah masyarakat sipil yang otentik. Hal itu akan membuat kinerja kementerian menjadi lebih berkualitas karena terkontrol oleh masyarakat sipil," kata Dimas.
Dalam situasi krisis, kata dia, pemerintah harus mampu berdialog dan mendapatkan dukungan serta menggerakkan partisipasi warga, khususnya anak muda. "Mereka dibutuhkan dalam pergerakan sosial ekonomi, serta khususnya menjadi mitra pemerintah dalam sosialisasi dan menghentikan penularan Covid 19," ucap Dimas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika