REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dian Fath Risalah
KPK pada Rabu (24/2), melakukan penggeledahan terkait suap bansos Covid-19 di sebuah rumah Pulogadung, Jakarta Timur yang diyakini sebagai rumah Ihsan Yunus. Sayangnya, tim penyidik KPK tidak menemukan satu dokumen apa pun yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Penggeledahan tersebut telah selesai dilakukan namun sejauh ini tidak ditemukan dokumen atau barang yang berkaitan dengan perkara ini," kata kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (24/2).
Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 dengan tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) dan kawan-kawan. Kendati demikian, Ali mengatakan tim penyidik KPK dipastikan masih akan terus mengumpulkan bukti dan melengkapi pembuktian pemberkasan perkara dengan tersangka Juliari dan kawan-kawan tersebut.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, KPK terlambat melakukan penggeledahan rumah Ihsan Yunus.
"Lah geledahnya sudah sebulan dari kejadian emang mau dapat apa? agak sulit untuk dapat barang bukti, diduga sudah dibersihin sebelumnya. Sudah sangat terlambat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (25/2).
Dia mengatakan, lambatnya KPK dalam melakukan penggeledahan menjadi salah satu alasan MAKI untuk mengajukan praperadilan terkait kasus tersebut. Praperadilan dimohonkan MAKI terhadap KPK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Boyamin melanjutkan, praperadilan itu untuk menunjukkan bahwa 20 izin sudah diterbitkan dewan pengawas (dewas) sejak awal setelah operasi tangkap tangan (OTT). Sayangnya, sambung dia, penggeledahan itu tidak segera dilakukan.
Dia mengatakan, penggeledahan itu semestinya harus langsung dilakukan sehingga barang bukti masih utuh dan tidak dihilangkan. Boyamin melanjutkan, barang bukti terkait perkara diperkirakan dan diduga barang bukti sudah hilang jika penggeledahan baru sekarang dilakukan atau nanti.
"Ibarat perang, penggeledahan itu harus ada unsur kejut dan mendadak bahkan jika perlu malam hari atau menjelang pagi," katanya.
Nama Ihsan Yunus dalam perkara suap bansos Covid-19 juga sempat mencuat dalam rekonstruksi perkara yang dilakukan KPK pada Senin (1/2) lalu. Meski demikian, nama mantan wakil ketua Komisi VIII DPR RI itu hilang dalam sidang dakwaan pelaku suap bansos Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika