REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada 2021, setelah membatalkan targetnya tahun lalu. Target tersebut menandai kembalinya pertumbuhan yang kuat setelah pandemi Covid-19 memengaruhi ekonomi terbesar kedua di dunia itu.
Perdana Menteri China Li Keqiang mengumumkan target tersebut pada Jumat (5/3) pada pembukaan Kongres Rakyat Nasional tahun ini. Meskipun tumbuh tahun lalu, China hanya berhasil tumbuh 2,3 persen, hasil terlemah dalam beberapa dekade.
Target baru menyoroti rebound kuat ekonomi China setelah lockdown menyebabkan kontraksi tajam 6,8 persen pada kuartal pertama tahun 2020. Ekonomi tumbuh pada paruh kedua tahun 2020, dan China adalah satu-satunya ekonomi global utama yang membukukan keuntungan untuk tahun ini, meskipun nilainya lebih tipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang pemerintah berharap untuk melanjutkan rebound itu.
"Target lebih dari 6 persen akan memungkinkan kita semua untuk mencurahkan energi penuh untuk mempromosikan reformasi, inovasi, dan pembangunan berkualitas tinggi," kata Perdana Menteri Li Keqiang dilansir di BBC, Jumat (5/3).
"Dalam menetapkan target ini, kami telah memperhitungkan pemulihan aktivitas ekonomi," tambahnya.
Berdasarkan beberapa ukuran, target tampak sederhana, jatuh jauh di bawah perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk pertumbuhan 8,1 persen untuk ekonomi China tahun ini.
Analis lain juga memperkirakan pertumbuhan yang lebih kuat, hingga 8-9 persen. Li juga menetapkan target tingkat pengangguran perkotaan sekitar 5,5 persen, dengan target lebih dari 11 juta pekerjaan perkotaan baru, naik dari sembilan juta tahun lalu.
China juga menetapkan sasaran defisit anggaran sekitar 3,2 persen dari produk domestik bruto. Namun, kementerian keuangan menyatakan keprihatinan tentang keadaan anggaran pemerintah.
"Prospek pendapatan dan pengeluaran pemerintah pada 2021 tampak cukup serius, bahkan dengan kesulitan yang lebih besar dalam menyeimbangkan anggaran dan risiko di bidang-bidang utama seperti utang yang tidak dapat diabaikan," kata kementerian keuangan dalam sebuah laporan yang dirilis pada awal pertemuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika