Kritik paling tajam dalam laporan PBB tersebut adalah tentang kebijakan negara anggota tertentu, termasuk negara anggota Dewan Keamanan. Laporan tersebut mencatat bahwa banyak negara di seluruh dunia berusaha untuk membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan Islam, serta membatasi hak-hak fundamental Muslim lainnya.
Di seluruh dunia, perempuan Muslim lebih cenderung menjadi korban serangan Islamofobia dibandingkan pria. Laporan itu memberikan teguran keras kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Cina dan AS.
"Di Cina, diduga bahwa perempuan Muslim Uighur secara sistematis diperkosa, dilecehkan secara seksual, dan disiksa di kamp yang disebut ‘tempat pendidikan’ di Provinsi Xinjiang,” jelas laporan tersebut.
Di AS, diterapkan Program Peninjauan dan Resolusi Aplikasi Terkendali pada imigran dari negara-negara Arab, Timur Tengah, dan Asia Selatan, dengan cara yang mendiskriminasi Muslim. Program ini juga diduga menggunakan imigran Muslim sebagai mata-mata de facto terhadap komunitas mereka.
Dokumen tersebut menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk memerangi praktek diskriminatif terhadap Muslim di semua pengaturan. Dialog antaragama lebih lanjut antara masyarakat dan program penjangkauan di berbagai tingkat disarankan.
Laporan itu juga menyerukan lebih banyak upaya antar pemerintah untuk memerangi Islamofobia melalui kemitraan di berbagai organisasi PBB. Kebencian anti-Muslim disebut telah memicu kebijakan berbahaya seperti larangan dan pengawasan diskriminatif untuk komunitas Muslim, seperti di AS.
Sangat penting bagi seluruh pihak memperhatikan kesimpulan laporan ini, sehingga semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk memperhatikan kesimpulan laporan tersebut. Dengan demikian, diharapkan langkah yang diperlukan harus diambil untuk membasmi diskriminasi dan fanatisme anti-Muslim.
