REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan memantau efektivitas perampingan birokrasi setelah penyederhanaan selesai dilakukan. Pemantauan untuk melihat apakah perampingan atau penyederhanaan birokrasi efektif atau tidak. 

Tjahjo menilai wajar jika setelah perampingan akan ada penyesuaian, salah satunya masalah anggaran. "Dengan perampingan jabatan ini pasti konsekuensi ada efisiensi tapi ada peningkatan penerimaan dari pendapatan yang ada, nggak hanya gaji pokok, tunjangan kinerja, uang sebagainya, asuransi bisa meningkat," ujar Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (17/3).

Namun, Tjahjo mengatakan, tidak ada pengurangan pendapatan bagi pejabat yang terdampak perampingan. Justru, kata Tjahjo, semakin banyak tugas yang dikerjakan oleh jabatan fungsional maka semakin besar pendapatan yang diperoleh.

"Semakin dia berinovasi nah dia dapat income yang lebih banyak, nah mengubah pola pikir itu intinya, saya kira nggak ada masalah tapi Pak Jokowi mengatakan harus mulai sekarang," kata Tjahjo.