REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Max Sopacua, membantah tuduhan melakukan peretasan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang disampaikan Andi Arief. Ia menantang Andi Arief berdebat langsung bukan di media sosial.
Max menyampaikan Andi Arief kerap melontarkan isu tanpa disertai data konkret. Ia menantang Andi Arief beragumentasi mengenai tuduhan yang dialamatkan pada kubu Demokrat yang diketuai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Tidak ada bahan yang konkret sehingga dia coba mengkhayal lalu ditulis di Twitternya. Herannya kok cuma sampai ditulis di Twitter saja? Tidak bisa debat dengan dia untuk tahu dasarnya bagaimana," kata Max saat dihubungi Republika pada Kamis (18/3).
Max tak keberatan jika harus dikonfrontir dengan Andi Arief dalam waktu dekat ini. Ia bahkan siap mengajak tim ahli IT dari Demokrat kubu Moeldoko guna memastikan kebenaran tuduhan Andi Arief.
"Dia (Andi) ajukan dong datanya yang konkret, dari mana dapatnya nanti kita diskusi. Kami juga ada orang IT biar bisa berhadapan," ujar mantan anggota DPR RI 2 periode itu.
Max menilai isu yang dilontarkan Andi Arief sebenarnya jauh dari kebenaran. Ia mengajak Andi Arief supaya berargumen secara sehat ketimbang melontarkan kebohongan.
"Jangan buat hoaks. Ngapain gitu. Ogah lah dengan cara-cara gitu," tegas pria asal Ambon itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat versi kubu Cikeas, Andi Arief, mengungkapkan kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko mencoba meretas Kemenkumham. Andi menilai tindakan tersebut yang dilakukan karena kubu Moeldoko kian terdesak.
"Ada yang minta tolong ahi IT supaya sistem di AHU (Ditjen Adminstrasi Hukum Umum Kemenkumham) bisa diterobos tanpa prosedur. Kan sudah makin gak logik," cicit Andi di akun Twitter resmi barunya yang dikutip Republika pada Rabu (17/3).
Di sisi lain, Juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/3) menjelaskan, pendaftaran hasil KLB diterima oleh Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Kemenkumham sendiri sudah berkomitmen memeriksa secara cermat dokumen dari Demokrat versi KLB.
