REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut KPK membongkar penyebab lambatnya distribusi vaksin di Indonesia. GMNI menduga adanya mafia vaksin hingga memperlambat upaya vaksinasi.
Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia menduga hal inilah yang membuat distribusi vaksin menjadi terhambat.
"Informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang," kata Imanuel dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id Kamis (25/3).
Imanuel menyontohkan saat ini ada anak bangsa yang berjuang melawan Covid dengan ikut meneliti demi membuat vaksin yaitu vaksin nusantara. Namun, menurutnya justru terkesan dihambat dan dihalangi oleh BPOM. "Terkesan dihambat dan dihalang-halangi dengan tidak dikeluarkannya izin dari BPOM. Ini semakin menguatkan dugaan kita atas adanya permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM," ujar Imanuel.
Imanuel juga meminta pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi vaksin agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ia berharap tak ada hambatan distribusi pada masyarakat. "Distribusi vaksin terkesan berjalan lambat dan tidak merata. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin secara cepat, adil dan merata," harap Imanuel.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan mafia vaksin, GMNI berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Kamis (25/3). Koordinator aksi Alimun Nasrun menyampaikan pentingnya pendistribusian vaksin bagi para tenaga kesehatan. Ali membandingkan data pasien terjangkit Covid pada saat sebelum adanya vaksin dengan sesudah adanya vaksin.
"Di Indonesia, jumlah kasus baru setiap hari pada Desember 2020 berkisar antara 5.000 sampai 8.000-an kasus per hari. Saat Maret, jumlahnya berkisar di angka 5000-an kasus per hari. Data ini menunjukkan satu dari dua hal: vaksin tidak memiliki pengaruh terhadap penyebaran Covid, atau distribusi vaksin yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," jelas Ali.
Ali menekankan KPK agar menyelidiki terkait dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. "Ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia," ucap Ali.
Indonesia telah memulai program vaksinasi Covid-19 pertengahan Januari lalu. Hingga awal Maret, Indonesia telah mengamankan 38 juta dosis vaksin Sinovac yang akan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika