REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menyerukan kepatuhan penuh terhadap gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan pertamanya sejak kekerasan meletus pada 10 Mei.
Dilansir dari Aljazirah, pernyataan ini dijelaskan pada Sabtu, (22/5) yang disetujui oleh semua 15 anggota DK PBB. Mereka mengatakan, berduka atas hilangnya nyawa warga sipil akibat kekerasan dan menekankan kebutuhan segera untuk bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil Palestina, khususnya di Gaza.
Pengeboman 11 hari Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 248 orang, termasuk 66 anak-anak, dengan lebih dari 1.900 orang terluka. Sedikitnya 12 orang di Israel tewas akibat tembakan roket dari Gaza.
Pernyataan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa sangat mendesak untuk memulihkan ketenangan dan menegaskan kembali pentingnya perdamaian yang komprehensif. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, sebelumnya telah memblokir empat pernyataan PBB yang diusulkan yang menyerukan gencatan senjata yang didukung semua anggota lainnya, dengan mengatakan hal itu dapat mengganggu upaya pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri kampanye militer Israel.
Pada Sabtu (22/5), Qatar berjanji untuk bekerja dengan negara Arab dan negara Muslim lainnya untuk membantu menghentikan serangan Israel terhadap Palestina. Sementara, parlemen Mauritania mendesak Pengadilan Kriminal Internasional dalam resolusi untuk menuntut pejabat Israel atas "genosida" untuk kampanye militernya di Gaza.
Sementara itu, warga Palestina di Gaza turun ke jalan untuk menyambut gencatan senjata. Ratusan pejuang Hamas yang mengenakan kamuflase militer berpawai melewati tenda duka untuk Bassem Issa, seorang komandan senior yang tewas dalam pertempuran itu.
Pemimpin tertinggi Hamas di Gaza, Yehiyeh Sinwar, memberikan penghormatan dalam penampilan publik pertamanya sejak pertempuran dimulai awal bulan ini. Israel mengebom rumah Sinwar, bersama dengan tokoh-tokoh senior Hamas lainnya, sebagai bagian dari serangannya terhadap apa yang dikatakannya sebagai infrastruktur militer kelompok tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika